Sistem Informasi terpadu Sekretariat PPNS (Si-Siap)

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sedangkan pada Pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar  meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial, selanjutnya pada pasal 255 Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Wewenang Satpol pp sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 7 diantaranya adalah : melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga    masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ,melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atauPerkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk represif adalah apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dapat ditunjuk pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut. Adapun, dasar hukum eksistensi PPNS telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut ‘UU Polri’) pasal 3 ayat 1 huruf b, bahwa PPNS adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang masing-masing. Meskipun PPNS diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun PPNS berada di luar subsistem peradilan pidana sehingga tidak mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada dan KUHAP telah mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Aparatur Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menjalankan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta mempunyai inisiatif dan empati di dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintah daerah mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development) yang semua itu dilakukan oleh para aparatur Pemerintah khususnya dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah.

Dalam penerapannya pada suatu organisasi, termasuk dalam birokrasi, sistem informasi merujuk kepada informasi mengenai anggota organisasi, tempat dan hal-hal penting lainnya di dalam organisasi atau di lingkungan sekelilingnya tersebut. Informasi merupakan data yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki arti dan berguna bagi manusia. Sebaliknya data merupakan sekumpulan fakta mentah (yang belum diolah / dikelola) yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi di dalam suatu organisasi sehingga belum dapat dipahami secara efektif oleh manusia.

Untuk mewujudkan kegiatan penegakan perda yang lebih baik di Pemerintah Kota Semarang, saat ini  sudah terbentuk Sekretariat PPNS sesuai dengan PERMENDAGRI NO 3 TAHUN 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, pada pasal 6 yang  berbunyi “ Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol pp dan dan perangkat daerah lainnya , perlu dibentuk SEKRETARIAT PPNS yang berada di SATPOL PP”

Kebijakan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam  mentaati peraturan perundang-undangan. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk dapat mempermudah penelusuran data pelanggaran PERDA dan mempermudah penentuan tindakan terhadap pelanggaran perda yang masuk ke Sekretariat PPNS.

2. permasalahan yang terjadi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

   Analisis Diagnosa Organisasi

3. ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis Isu Strategis Prioritas dengan menggunakan alat analisis Leavitt’s Model maka dapat disimpulkan bahwa komponen yang perlu diintervensi adalah Technology yaitu Kurangnya data dan informasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Semarang Inovasi yang direncakan terkait dengan penyelesaian isu aktual adalah Membuat sistem informasi terpadu sekretariat PPNS.

Kebijakan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam  mentaati peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelaksanaan aksi perubahan ini adalah untuk dapat mempermudah penelusuran data pelanggaran PERDA dan mempermudah penentuan tindakan terhadap pelanggaran perda yang masuk ke Sekretariat PPNS.

Aksi perubahan dengan judul “Membangun Sistem Informasi Terpadu Sekretariat PPNS (Si-Siap) Guna Optimalisasi Peran PPNS Di Satuan Polisi Pamong Praja”, telah terlaksana 100% sesuai dengan rencana dan telah terealisasikan untuk membantu pelaksanaan tugas dari Sekretariat PPNS di Kota Semarang. Dengan telah terealisasinya aksi perubahan “Membangun Sistem Informasi Terpadu Sekretariat PPNS (Si-Siap) Guna Optimalisasi Peran PPNS Di Satuan Polisi Pamong Praja”, diharapkan dapat mempermudah penelusuran data pelanggaran PERDA dan mempermudah penentuan tindakan terhadap pelanggaran perda yang masuk ke Sekretariat PPNS.

4. TAHAPAN INOVASI