SI-SIAP (SISTEM INFORMASI TERPADU SEKRETATIAT PPNS KOTA SEMARANG)

• DASAR HUKUM

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sedangkan pada Pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan rang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial, selanjutnya pada pasal 255 Satan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban mum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Wewenang Satpol pp sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 7 diantaranya adalah : melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ,melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atauPerkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
 

• PERMASALAHAN

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk represif adalah apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dapat ditunjuk pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut. Adapun, dasar hukum eksistensi PPNS telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut 'UU Polri') pasal 3 ayat 1 huruf b, bahwa PPNS adalah salah satu pengemban fungi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang masing-masing. Meskipun PPNS diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun PPNS berada di luar subsistem peradilan pidana sehingga tidak mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada dan KUHAP telah mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan ole PPNS agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan ole penyidik Polri.
Untuk mewujudkan kegiatan penegakan perda yang lebih baik di Pemerintah Kota Semarang, saat ini sudah terbentuk Sekretariat PPNS sesuai dengan PERMENDAGRI NO 3 TAHUN 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, pada pasal 6 yang berbunyi " Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol pp dan dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk SEKRETARIAT PPNS yang berada di SATPOL PP" Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan penegakan perda sesuai tugas fungsi sebagai Kepala Seksi Pembinaan PPNS pada Bidang Penegakan perundang-undangan daerah Satpol PP Kota Semarang dan mengacu kepada capaian Indikator Kinerja maka dari itu dibuatlah Sistem Informasi Terpadu Sekretariat PPNS Kota Semarang ( SI-SIAP).
 

• ISU STRATEGIS

Setelah diidentifikasi dan di Analisa permasalahan dan isu-isu yang ada di lapangan didapatkanlah isu strategis yaitu ”Kurang Optimalnya Penyusunan Data dan Informasi Pelanggaran Perda”, Implementasi Penerapan Sistem SI-SIAP di Satpol PP Kota Semarang adalah untuk mendukung Visi Misi Walikota semarang tahun 2021-2024 yaitu Misi ke 5 yaitu menjalankan Reformasi Birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun Produk hukum yang sesuai nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada program Optimalisasi Teknologi informasi.
 

• METODE PEMBAHRUAN

Kebijakan pelaksanaan penegakan perda dan penelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diarahkan untuk mewuudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan aksi perubahan dengan judul "Membangun Sistem Informasi Terpadu Sekretariat PPNS (Si-Siap) Guna Optimalisasi Peran PPNS Di Satan Polisi Pamong Praja", telah memberikan perubahan sebelum dan setelah pelaksanaan, yaitu:
Sebelum :

1. Masih Adanya Pelanggaran Perda;
2. Kurang terkoordinasinya kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
3. Kurangnya informasi dan data pelanggaran perda terkait kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah.

Sesudah:

1. Berkurangnya tingkat pelanggaran Perda;
2. Meningkatnya koordinasi kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
3. Meningkatnya informasi dan data pelanggarfan perda terkait kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Meningkatnya sosialisasi Peraturan Daerah.

• KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

1. Membantu Pemerintah Kota Semarang untuk dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam hal menunjang kegiatan PPNS.
2. Meningkatkan Penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Semarang.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Bagi Satpol PP Kota Semarang

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam hal meningkatkan informasi terpadu untuk pelaksanaan kegiatan PPNS
2. Meningkatkan kinerja dari Satpol PP Kota Semarang

1. Bagi Stakeholder/Pengguna

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS
2. Meningkatkan pelaksanaan kinerja Sekretariat PPNS

• CARA KERJA INOVASI

Untuk memulai akses terhadap Sistem SI-SIAP ini:

1. Bukalah Sistem SI-SIAP melalui web browser (Chrome, IE, Mozila FireFox atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut: http://sisiappolpp.semarangkota.go.id/ ;
2. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada browser;
3. Maka akan tampak menu Halaman Awal SI-SIAP;
4. Untuk masuk ke halaman login, arahkan kursor dan klik tulisan LOGIN yang berada dibagian kanan atas;
5. Setelah ditekan pengguna akan diarahkan pada halaman login SI – SIAP;
6. Masukkan Username dan Password, sebagai contoh User op_(instansi) dengan password : 123456. Setelah dimasukkan dengan benar klik tombol MASUK atau tekan tombol enter pada keyboard.
7. Sehingga akan menampilkan halaman utama atau dashboard sesuai dengan username dan password yang dimasukan.