Silaker (SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN DAN KELURAHAN TERPADU)

permasalahan 

- Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Publik

- Dukungan Regulasi dan Kebijakan Nasional/Daerah

- Tuntutan Digitalisasi dan Transformasi Teknologi

- Perlunya Data Terintegrasi dan Real-Time

- Dukungan Stakeholder

- Efisiensi Biaya dan Sumber Daya

metode pembaharuan silaker

- Analisis Kebutuhan dan Evaluasi Sistem Lama

- Penerapan ISO

Keunggulan Silaker

- Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik

- Transparansi dan Akuntabilitas

- Sentralisasi dan Ketersediaan Data Real-Time

- Aksesibilitas Layanan yang Lebih Luas

- Meningkatkan Kinerja dan Profesionalisme Aparatur

dasar hukum

1.                  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
5. Peraturan Presiden 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233)
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 mengatur tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154)
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor)
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
11. Peraturan Walikota Semarang No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 27)
12. Peraturan Walikota Semarang No.28 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 28)
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90);