MANTEPP (peMANTauan dan Evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik)

Dasar Hukum Inovasi MANTEPP adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan KemenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2022. Inovasi MANTEPP dibentuk dengan SK Sekda Kota Semarang Nomor 000.8/98 Tahun 2025 dan SK Tim Nomor 000.8/111 Tahun 2025. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) wajib untuk dapat memberikan pelayanan terbaik.

Menyesuaikan UPP agar sesuai standar KemenPAN dan RB, dibutuhkan sebuah alat untuk mengukur indikator yang tercantum di Pedoman KemenPAN dan RB Nomor 5 Tahun 2023. Indikator tersebut memiliki 3 Formulir yaitu F01, F02, dan F03. Masing-masing formulir terdapat rumus yang saling berkaitan untuk menghasilkan output berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP). Hal ini menjadi masalah karena alat yang dibutuhkan belum tersedia di Lingkup Pemkot Semarang. Saat ini yang telah memiliki alat penilaian adalah KemenPAN dan RB, yang mana digunakan untuk lokus penilaian tertentu saja, dan tidak dapat digunakan oleh Pemda untuk menilai UPP dilingkupnya.

Bagian Organisasi menginisiasi MANTEPP sebagai solusi untuk menilai UPP di Lingkup Pemkot Semarang agar mendapatkan gambaran seberapa baik UPP dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi pengguna layanan dalam bentuk IPP.

Hal yang menjadi kebaharuan dibandingkan dengan sistem yang dimiliki KemenPAN dan RB. Sistem MANTEPP ini mengabungkan F01 dan F02 menjadi satu jendela sehingga memudahkan evaluator dalam mengecek data dukung sekaligus menilainya. Karena disistem KemenPAN dan RB, F01 berdiri sendiri dan memuat data dukung, sedangkan evaluator juga harus membuka F02 untuk menilai data dukung yang terdapat di F01.

Tahapan menjalankan sistem MANTEPP yaitu UPP login di sipp.semarangkota.go.id dan mengisi jawaban serta mengupload data dukung diform yang disediakan, serta membagikan F03 kepada pengguna layanan untuk mengisi Survei Pelayanan Publik. Selanjutnya evaluator menilai data dukung yang telah diupload serta memberikan hasil pengamatan dan rekomendasi perbaikan. Ketika evaluator telah menyelesaikan penilaian maka akan dihasilkan IPP UPP disertai formulir hasil pengamatan dan rekomendasi bagi kepala UPP.