LASKAR SEJATI

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus mampu menyentuh semua golongan, termasuk di dalamnya adalah golongan masyarakat lansia. Mengingat para lansia ini dihadapkan pada masalah-masalah penyakit degeneratif sehingga membutuhkan perhatian dari Pemerintah maupun dinas terkait

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 mendefinisikan lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas, baik pria maupun wanita. Lanjut usia adalah kelompok orang yang sedang mengalami proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu tertentu. Menurut Suardiman (2011) suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia, yaitu sekitar 9,03?ri keseluruhan jumlah penduduk (sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI,2017). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara berstruktur tua.

Selain jumlahnya yang cukup banyak, menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa masyarakat lanjut usia juga dihadapkan pada perubahan-perubahan yang meliputi perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial. Tak jarang perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang lebih serius. Pada dasarnya penyakit yang diderita lanjut usia jarang dengan diagnosis tunggal, melainkan hampir selalu multidiagnosis (sumber: Riset Kesehatan Dasar 2013).

Mengingat para lansia dihadapkan pada masalah penyakit degeneratif yang cukup serius, maka mereka perlu mendapatkan perhatian dari keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun dinas terkait. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk memberdayakan lansia adalah melalui Puskesmas. Sebagai penyedia layanan kesehatan, salah satu upaya puskesmas untuk memberikan pelayanan prima kepada lansia adalah melalui perwujudan Puskesmas Santun Lansia. Puskesmas Santun Lansia adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk lansia yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI,2017).

Dasar hukum bagi program lansia di Indonesia dimulai pada tahun 1965 dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1965 tentang Bantuan bagi Orang Jompo. Kemudian, pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 13 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi landasan hukum bagi keberadaan para lanjut usia. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

Kesejahteraan Lanjut Usia - J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

- Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan pasal 27...

Biro Hukum Dan Organisasi - Kementerian Kesehatan ...

peraturan menteri kesehatan republik indonesia

undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai landasan hukum kebera...

Baru sejak tahun 1965 di indonesia diletakkan landasan hukum, yaitu Undang-Undang nomor 4 ...

Selain itu, ada beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan lansia, seperti:

• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019
• Permenkes RI Nomor 67 Tahun 2015
• Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan
• Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia